PotretDunia.Com

Pusat Berita Online Terbaik dan Terpopuler

Demokrat masalah JK maju cawapres 2019 : Konstitusi telah terang 2 x masa jabatan

Demokrat masalah JK maju cawapres 2019 : Konstitusi telah terang 2 x masa jabatan

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin memberi komentar ada tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu yang dipandang masih tetap multitafsir berkaitan masa jabatan Presiden serta Wakil Presiden.

Tuntutan itu menyusul ada gosip Wakil Presiden Juiceuf Kalla maju kembali dalam Pilpres 2019.

Menurut Didi, kesempatan JK untuk maju jadi Calon Wakil Presiden 2019 terhambat oleh konstitusi negara. Sebab di konstitusi telah terang melarang Presiden atau wapres menjabat dari 2 x masa jabatan.

” Kami ini taat konstitusi ya bila ada hasrat masukan dari pendukung Pak JK yang Pak JK sah-sah saja. Tapi konstitusi kan telah terang apakah kita mesti berlainan dengan apa yang dituangkan konstitusi bertentangan dengan konstitusi,

konstitusi itu kan terang 2 x masa jabatan bahkan juga, ” kata Didi di Lokasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5).

Menurut Didi bila MK mengabulkan tuntutan itu jadi juga akan beresiko masa datang. Nanti juga akan banyak presiden serta wapres yang telah menjabat sepanjang 2 x masa jabatan juga akan kembali maju dalam Pemilu Presiden.

” Baiknya taat pada itu (konstitusi) karna efeknya juga akan banyak tidak cuma untuk wapresnya presidennya juga paati ada pemikiran wah ada presiden bisa bahkan juga Pak SBY bisa 3x sekali lagi kan gitu, ” katanya.

Ia juga mengharapkan MK dapat memutuskan berdasar pada konstitusi negara sekarang ini. ” MK kembali ke konstitusi.

Serta sepengetahuan saya yang bisa ditest hanya undang undang ini kan menguji lebih dari Undang-Undang, Undang-Undang basic ya jadi turut saja garis konstitusi, ” ucapnya.

Baca Juga :Airlangga serta Bamsoet berikan pembekalan 400 kader Golkar untuk Pileg 2019

Di ketahui, MK sudah terima permintaan uji materi (Judicial Review) pada Undang-Undang Nomor 7 Th. 2017 mengenai Pemilu.

Tuntutan itu diserahkan oleh beragam pihak yang terasa ganjal dengan Pasal 169 huruf n serta 227 huruf i berkaitan masa jabatan pencalonan Presiden serta Wakil Presiden.

Pasal 169 huruf n mengatakan, ” Kriteria jadi calon Presiden serta Wakil Presiden yaitu : (n) belum juga sempat menjabat jadi Presiden atau Wakil Presiden sepanjang 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. ”

Sedang Pasal 227 huruf I mengatakan, ” Pendaftaran akan Pasangan Calon seperti disebut dalam Pasal 226 diperlengkapi kriteria seperti berikut :

(i) surat pernyataan belum juga sempat menjabat jadi Presiden atau Wakil Presiden sepanjang

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama “.

Dalam hal semacam ini JK telah menjabat sejumlah 2 x masa jabatan walau tidak berturut-turut. Pertama pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta kepemimpinan Jokowi.

Updated: Mei 5, 2018 — 10:44 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PotretDunia.Com © 2017 Frontier Theme